Juknis Pengangkatan Guru Menjadi Kepala Sekolah Tahun 2025 Terbaru

Juknis Pengangkatan Guru Menjadi Kepala Sekolah Tahun 2025 Terbaru

Pada tahun 2025, penunjukan guru sebagai kepala sekolah di Indonesia diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024 yang ditetapkan pada 1 Oktober 2024. Peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai proses seleksi, pengangkatan, pemberhentian, dan evaluasi kinerja kepala sekolah. 

Persyaratan Umum untuk Menjadi Kepala Sekolah:

Kualifikasi Akademik: Minimal memiliki gelar Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) dari program studi terakreditasi.

Sertifikasi: Memiliki sertifikat pendidik serta sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah.

Status Kepegawaian: Untuk guru PNS, memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b). Bagi guru PPPK, menduduki jabatan fungsional Guru Ahli Pertama.

Pengalaman Kerja: Memiliki pengalaman manajerial di bidang pendidikan minimal dua tahun.

Usia: Berusia maksimal 56 tahun pada saat pengangkatan.

Penilaian Kinerja: Mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat minimal "Baik" selama dua tahun terakhir.

Kebijakan Khusus:

Dalam situasi di mana terdapat kekurangan calon kepala sekolah yang memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP, pemerintah daerah dapat menugaskan guru yang belum memiliki sertifikat tersebut sebagai kepala sekolah untuk satu periode jabatan (empat tahun). Setelah periode tersebut, guru diwajibkan mengikuti pelatihan Guru Penggerak untuk dapat melanjutkan masa jabatan berikutnya. 

Masa Jabatan:

Kepala sekolah dapat menjabat selama maksimal empat periode, dengan setiap periode berlangsung selama empat tahun. Rotasi jabatan dapat dilakukan setelah minimal dua tahun bertugas di satu sekolah.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala sekolah yang ditunjuk memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kebijakan penunjukan guru menjadi kepala sekolah tahun 2025 ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa implikasi yang dapat terjadi:

Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah

Dengan mewajibkan calon kepala sekolah memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP, pemerintah memastikan bahwa pemimpin sekolah memiliki kompetensi kepemimpinan dan pedagogi yang mumpuni. Hal ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran serta manajemen sekolah.

Seleksi yang Lebih Ketat dan Transparan

Adanya kriteria pengalaman kerja, penilaian kinerja, serta persyaratan administratif lainnya menjamin bahwa kepala sekolah yang terpilih adalah individu yang telah terbukti memiliki rekam jejak baik dalam dunia pendidikan.

Peningkatan Mutasi dan Rotasi Kepala Sekolah

Dengan kebijakan rotasi setelah dua tahun bertugas, diharapkan kepala sekolah dapat membawa inovasi dan pengalaman baru ke sekolah lain, mencegah stagnasi dalam kepemimpinan, serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas kepala sekolah, beberapa tantangan mungkin muncul, seperti:

Keterbatasan jumlah guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak.

Proses transisi bagi guru yang belum memiliki pengalaman manajerial yang cukup.

Tantangan dalam rotasi kepala sekolah, terutama di daerah terpencil dengan jumlah tenaga pendidik terbatas.

Lebih detail dan lengkapnya bapak/ibu bisa mengunduh Juknisnya DI SINI.

Penunjukan guru menjadi kepala sekolah berdasarkan peraturan Dirjen GTK tahun 2025 adalah langkah maju dalam reformasi kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Dengan standar yang lebih ketat dan sistem seleksi yang lebih profesional, diharapkan kepala sekolah yang diangkat dapat membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dan sekolah dalam mengimplementasikannya secara efektif.

Kebijakan ini menuntut kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta para pendidik untuk memastikan bahwa setiap kepala sekolah yang ditunjuk benar-benar mampu menjalankan tugasnya demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Bagikan Artikel ini